Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

     

                      A.     Latar Belakang

Asas tunggal, Tunggal jelas berarti satu. Asas tunggal berarti tidak boleh ada asas lain. Jika Pancasila menjadi asas tunggal, itu berarti tak boleh ada asas lain kecuali Pancasila yang dijadikan tumpuan berpikir atau berpendapat di negeri ini. Kalaupun ada yang lain, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Artinya, Pancasila berada di atas segalanya. Yang lain ada di bawahnya, termasuk Islam. Pada awal kekuasaannya, Soeharto berusaha meyakinkan bahwa rezim baru ini adalah pewaris sah dari presiden pertama. Dari khasanah ideologis Soekarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Kekuasaan awal Orde Baru sanggup memberikan doktrin baru kepada masyarakat bahwa setiap bentuk kudeta atas pemerintahan yang sah dengan mencoba mengganti ideologi Pancasila adalah salah dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Tampaknya ‘propaganda’ itu berhasil, sehingga tampak jelas ketika rentang Oktober 1965 sampai awal 1966, terjadi peristiwa kekerasan massal yang luar biasa dasyatnya, yaitu ‘pembantaian’ orang-orang yang dicurigai berafiliasi terhadap komunis. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia tidak asing dengar istilah masa Orde Lama, Orde Baru dan orde reformasi. Orde Lama identik dengan kepemimpinan Soekarno, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Sedangkan, masa reformasi yaitu masa sekarang ini masa globalisasi dengan segala unsur kebudayaan yang bebas keluar masuk suatu negara. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Masa Orde Baru merupakan masa dimana adanya pergantian kekuasaan Soekarno digantikan dengan Soeharto yang menjalankan suatu visi yaitu melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dalam masa Orde Baru inilah diterapkan beberapa kebijakan pemerintah untu melaksanakan Pancasila yang murni dan konsekuen tersebut. Beberapa istilah muncul dalam berbagai kebijakan yang dilaksanakan, seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Ekaprasetia Pancakarsa, dan Asas Tunggal Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Orde Baru menjadi identik dengan Pancasila, sesuai dengan semangat dari awal masuknya Orde Baru. Dimana awal kekuasaan Orde Baru telah berhasil meyakinkan masyarakat tentang konsistensinya dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan sanggup pula menggunakan Pancasila sebagai alat untuk memberikan legitimasi atas kekuasaan, untuk semakin kokoh, tanpa terusik oleh kekuatan-kekuatan lain yang merongrongnya. Salah satu upaya yang dimaksud ialah dengan munculnya istilah Tunggal Pancasila yang sudah disebutkan di atas. Asas ini mengartikan bahwa tidak ada dasar lain selain Pancasila dalam parpol maupun organisasi masyarakat (orma).

     B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana kedudukan pancasila pada masa orde, hingga pada asas tunggal pancasila?

2.      Bagaimana pelaksanaan asas tunggal pancasila berkaitan dengan pengaruh kekuasaan system orde baru?

     C.      Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, makalah ini bertujuan menjelaskan tentang:

1.      kedudukan pancasila pada masa orde baru

2.      Pelaksanaan asas tunggal pancasila berkaitan dengan pengaruh kekuasaan rezim orde baru   

    

D.     Metode Penelitian

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif agar mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh, dan mendalam. Mengenai pengumpulan sumber, penulis menggunakan sumber sekunder dengan melakukan studi literatur dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan diskusi dengan beberapa aktivis gerakan ini. Buku-buku, skripsi, dan tesis, penulis dapatkan dari Perpustakaan Daerah Banten dan sebagian buku merupakan koleksi pribadi. Sedangkan jurnal dan artikel, penulis dapatkan dari media internet lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

    A.      Kedudukan Pancasila Masa Orde Baru

Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan semangat mempersiapkan dasar dari sebuah negara merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, maka Pancasil dimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar secara resmi menjadi Dasar negara Republik Indonesia. Dengan Pancasila dijadikan Dasar Negara, maka mengandung konsekuensi logis bahwa Pancasila dengan sifat dan hakikat nilainya harus menjadi dasar dari tata penyelenggaraan Negara Indonesia. Dari awal kemerdekaan, kedudukan Pancasila terus mengalami dinamika. Pada tahun  1949 dengan ditetapkanya UUD RIS, tahun 1950 dengan UUD Sementara, tahun 1959 dengan kembali pada UUD 1945 dengan konsepsi Demokrasi hingga padan tahun 1966 dengan semangat pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen oleh rezim yang menyebut dirinya “Orde Baru”. Dinamika dari awal kemerdekaan hingga pada tahun 1966an dianggap Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, terutama di tahun 1959 dengan Demokrasi Terpimpinnya. Terlebih pada periode 1959 – 1965 terdapat upaya menggabungkan Pancasila dengan Ideologi yang secara jelas berlawanan dengannya hingga berujung pada pembrontakan G30S/PKI. Berpijak dari pandangan ketidakmurnian dan ketidak konsekuenan pelaksanaan Pancasila sebelum tahun 1966, rezim Orde Baru pimpinan Jendral Soeharto yang menggantikan rezim Orde Lama pimpinan Ir. Soekarno berjalan dengan semangat pelaksanaan Pancasila yang murni dan konsekuen. Dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang banyak dikeluarkan oleh rezim Orde Baru berkaitan dengan pelaksanaan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, sebaga ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman di masyarakat benar-benar diupayakan sekuat tenaga oleh rezim Orde Baru. Ekaprasetia Panca Karsa (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4) dan Asas Tunggal Pancasila merupakan contoh dari kebijakan Orde Baru berkaitan dengan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Kebijakan Ekaprasetia Panca Karsa terdapat dalam Tap MPR No.II/MPR/1978, dimana dijelaskan pada pasal satu “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan  Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya”. Kemudian pada pasal dua “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”. Hal ini menjelaskan bahwa rezim Orde Baru berusaha memberikan pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan Pancasila. Akan tetapi, perlu dicermati keadaanya berbeda pada selanjutnya. Sebagai sebuah dasar negara dengan konsekuensi logisnya, rezim Orde Baru mempertegas kedudukan Pancasila, berkaitan dengan  pertai politik dan organisasi masyarakat. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 8/1985 dan Undang-Undang No 3/1985, dimana menyatakan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya serta Organisasi Masyarakat harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Asas yang dimaksud disini adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa dan bernegara. Dengan kenyataan-kenyataan di atas membuktikan bahwa rezim Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai dasar, asas, dan ideologi yang wajib dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh bangsa Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi logis bangsa Indonesia setelah menetapkan Pancasila melalui penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Semangat pelakasanaan Pancasila secara murni dan konsekuen yang dikibarkan oleh rezim Orde Baru ternyata dalam perjalanannya memunculkan sebuah istilah “hegemoni”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hegemoni berarti pengaruh kepemimpinan, dominasi, atau kekuasaan dan sejenisnya. Kaitannya dengan Pancasila, dalam perjalanan rezim Orde Baru, pemimpin memberikan pengaruh atau dominasi dengan alat ideologi Pancasila guna mempertahankan kekuasaanya.

Asas Tunggal Pancasila dan “Hegemoni” Orde Baru

Tentunya munculnya istilah atau kebijakan Asas Tunggal Pancasila disebabkan situasi politik yang berkembang pada masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, yakni orde yang dipimpin oleh Soeharto, meyakinkan bahwa Orde Baru yang dipimpinnya adalah pewaris sah dan konstitusional dari presiden pertama. Dari khasanah ideologis Sukarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Penamaan Orde Baru dimaklumkan sebagai keinginan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas munculnya keadaan baru yang lebih baik daripada keadaan lama. Reorientasi ekonomi, politik dan hubungan internasional ditambah stabilitas nasional adalah langkah awal yang ditegakkan oleh Orde Baru.

Kekuasaan awal Orde Baru sanggup memberikan doktrin baru kepada masyarakat bahwa setiap bentuk kudeta atas pemerintahan yang sah dengan mencoba mengganti ideologi Pancasila adalah salah dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Tampaknya ‘propaganda’ itu berhasil, sehingga tampak jelas ketika rentang Oktober 1965 sampai awal 1966, terjadi peristiwa kekerasan massal yang luar biasa dasyatnya, yaitu ‘pembantaian’ orang-orang yang dicurigai berafiliasi terhadap komunis. Instabilitas nasional di bawah Demokrasi Terpimpin serta percobaan kudeta tersebut meyakinkan banyak pihak, bukan saja pihak militer, akan pentingnya men’depolitisasi’ masyarakat. Koalisi Orde Baru, yang terdiri dari militer (sebagai kekuatan dominan), kelompok pemuda-pelajar, Muslim, intelektual, demokrat, dsb, berhasil memberi dukungan yang diperlukan untuk menggulingkan Sukarno dalam bulan Maret 1966. Mulai saat itulah, Orde Baru menancapkan pengaruhnya dengan menfokuskan pada Pancasila dan meletakkannya sebagai pilar ideologi rezim. Pancasila kemudian menjadi suatu pembenaran ideologis untuk kelompok yang berkuasa, tidak lagi hanya merupakan suatu platform bersama di mana semua ideologi bisa dipertemukan. Pancasila menjadi semakin diresmikan sebagai ideologi negara, di luar realitas Pancasila tidak sah digunakan sebagai ideologi negara. Tampaknya keinginan awal itu berhasil menguatkan kekuasaan Orde Baru dan memberikan jaminan stabilitas nasional yang mantap daripada Orde Lama.

Bagi Orde Baru, berbagai bentuk perdebatan mengenai ideologi negara, utamanya antara kelompok Islam versus nasionalis, ternyata tidak semakin membuat stabilitas nasional berjalan dengan baik, tetapi justru struktur politik labil yang lebih mengedepan. Belajar dari tragedi sejarah Orde Lama yang ‘agak’ serba permisif dalam memberikan ‘ruang’ bagi tumbuhnya ideologi lain, justru berkakbat fatal bagi berlangsungnya stabilitas kekuasaan tersebut. Itulah sebabnya, Suharto beserta tokoh penting Orde Baru seperti Adam Malik, menggambarkan betapa pentingnya Pancasila bagi Orde Baru. Pancasila kemudian menjadi kekuatan paling efektif untuk meminimalisasi kemungkinan munculnya kekuatan di luar negara. Tampaknya di awal kekuasaannya, Orde Baru berhasil menyelesaikan masalah legitimasi ideologisnya. Akhirnya tahun 1966 dan 1967, dasar-dasar negara suatu pemerintah yang dilegitimasi oleh ideologi Pancasila mulai diletakkan. Menjelang pertengahan 1966, MPRS  telah berhasil membersihkan dirinya dari semua pendukung Sukarno. Sehingga, lembaga ini semakin memperoleh legalisasi untuk mengesahkan pengambilalihan kekuasaan oleh Letjend Soeharto, tanggal 5 Juli 1966 serta berhasil menjelaskan ‘penyelewengan-penyelewengan’ dalam pelaksanaan Pancasila dan Konstitusi yang telah terjadi selama Orde Lama di bawah Sukarno. Ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Orde Baru yang dipimpin oleh Letjen Soeharto didasarkan pada UUD dan Pancasila dan akan melaksanakan tujuan-tujuan Revolusi. Ketetapan ini dengan tegas mengakui keabsahan, legalitas,dan semangat revolusioner UUD dan Pancasila. Dan yang lebih penting lagi adalah MPRS mengatakan bahwa sumber tertinggi hukum nasional adalah ‘semangat’ Pancasila yang diakui MPRS merupakan cerminan dari karakter nasional serta Pembukaan UUD yang di dalamnya asas-asas Pancasila ditegaskan, itu lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945. Pada kekuasaan Orde Baru inilah Pancasila benar-benar menjadi kekuatan ideologis paling efektif dalam usahanya menancapkan ‘kuku’ kekuasaannya. Orde Baru menjadi kekuatan yang membela secara jelas Pancasila sebagai ideologi, sehingga setiap ancaman besar terhadap bangsa (kekuasaan), merupakan ancaman erhadap Pancasila, dan buktinya semua bentuk pemberontakan dapat dihancurkan. Adam Malik menunjuk pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sebagai bukti bahwa Pancasila memang merupakan suatu sumber hukum legal dan ‘moral’, otoritas, dan legitimasi yang tertinggi di Indonesia. Pancasila dengan demikian tidak bisa dilaksanakan bila terdapat unsur-unsur dalam bangsa yang tidak sesuai dengan ‘kepribadian nasional, misalnya ‘ideologi asing’ yang menganjurkan diadakannya partai-partai politik oposisi, seperti di Barat. Realitas ini menjadi suatu bukti betapa dalam perkembangan politik nasional era Orde Baru sangat sulit diperoleh kekuatan di luar negara yang berani kritis atas negara. Disamping hanya akan diberangus sampai ke akar-akarnya, gerakan oposisi justru hanya akan menambah kekacauan dalam masyarakat. Dalam keadaan tertentu, realitas munculnya oposisi tidak sesuai dengan Pancasila. Itulah bukti betapa Orde Baru seolah tidak bisa dilepaskan dari Pancasila, karena bagaimanapun Pancasila adalah titik tolak dari rezim ini. Demikianlah awal dimana kekuasaan Orde Baru telah berhasil meyakinkan masyarakat tentang konsistensinya dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan sanggup pula menggunakan Pancasila sebagai alat untuk memberikan legitimasi atas kekuasaan, untuk semakin kokoh, tanpa terusik oleh kekuatan-kekuatan lain yang merongrongnya. Orde Baru menjadi identik dengan Pancasila, sehingga setiap usaha mengkritisinya ‘dicurigai’ sebagai usaha untuk mengubah ideologi negara, dan itu harus ditumpas habis, tidak saja oleh aparatur negara represif meminjam istilah Althuser seperti presiden, menteri, ABRI dan lembaga kehakiman, tetapi juga oleh aparatur negara ideologis, seperti lembaga keagamaan, pendidikan, media massa, dan sebagainya. Penggabungan partai-partai yang ‘dipaksakan’ pada tahun 1973 merupakan contoh jelas dari ketergantungan pemerintah kepada ideologi nasional untuk menciptakan demokrasi Pancasila dan melegitimasi tindakan-tindakannya, tetapi baru pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru melakukan ofensif ideologi yang dimaksudkan untuk menetapkan lebih lanjut parameter-parameter dan kendali-kendali atas wacana politik di Indonesia. Puncaknya pada tanggal 22 Maret 1978, MPR mengesahkan sebuah ketetapan tentang ‘Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) yaitu TAP MPR No.II/MPR/1978. Ketetapan ini menjadi sangat penting karena dikaitkan dengan pedoman MPR untuk rencana pembangunan lima tahun. Dengan P4 ini dimulailah program indoktrinasi Pancasila secara nasional melalui program-program pendidikan ideologi yang dilaksanakan secara ketat.

Selama pembahasan-pembahasan di MPR tahun 1978 mengenai rancangan ketetatapan P4, farksi NU (Nahdatu Ulama) dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) melakukan protes dengan walk out dari Majelis. Menurut Sidney Jones, pada saat itu NU adalah organisasi massa (Islam) terakhir di negara Indonesia yang masih memiliki aspirasi-aspirasi politik dan karena ini ‘dicurigai’ oleh rezim karena pada tahun 1971 menolak untuk mematuhi pedoman-pedoman Orde Baru tentang perilaku politik dan kemudian tahun 1981, NU menolak mendukung Soeharto untuk masa jabatan ketiga atau memberinya gelar ‘Bapak Pembangunan’ Dengan perkataan lain, NU masih bertindak seakan-akan sebuah partai yang independen. Perilaku seperti ini membuat NU menjadi sasaran tuduhan ‘anti-Pancasila’ oleh rezim, sebagaimana dalam sebuah pidato Presiden Soeharto tahun 1980 ketika dia menyerang walk out-nya NU dengan tuduhan seperti itu.

B.      Pelaksanaan Asas Tunggal Pancasila

Situasi kondisi yang digambarkan di atas, menjadikan Presiden Orde Baru mulai secara tegas dan keras terhadap setiap ‘kekuatan’ yang tidak mau menerima Pancasila sebagai ideologi. Dan mencanangkan tentang asas tunggal Pancasila yang artinya tidak ada dasar lain selain Pancasila dalam parpol maupun organisasi masyarakat (orma). Hal ini  tercantum pada UU No. 3 tahun 1985 tentang ditetapkannya Pancasila sebagai asas Partai Politik. Tidak lama setelah dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui UU No. 8 tahun 1985. Organisasi masyarakat diberi waktu dua tahun untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Tanggal 27 Maret dan 16 April 1980, Presiden Suharto mengeluarkan peringatan tersebut melalui pidatonya pada Rapim ABRI di Pekanbaru. Dia mengatakan bahwa sebelum Orde Baru, Pancasila telah diancam oleh ideologi-ideologi lain, seperti Marxisme, Leninisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme dan agama. Setiap organisasi di negara ini harus menerima Pancasila sebagai ideologi, sehingga merupakan keharusan bahwa angkatan bersenjata mendukung kelompok-kelompok yang membela dan mengikuti Pancasila. Soeharto, bahkan mengisyaratkan agar ABRI harus mendukung  Golongan Karya (Golkar), sebagai konsekuensi dukungan atas pemerintahan yang membela Pancasila. ABRI dengan demikian harus berdiri di atas politik. Menurut David Jenkis, Soeharto dan kroninya di ABRI merasa bahwa jika militer ‘netral’ dalam pemilu, maka partai Islam (PPP) akan mengalahkan Golkar. Dari pidato-pidato Soeharto, Islam jelas digambarkan sebagai ancaman terhadap Pancasila, karena itu netralitas ABRI sama saja dengan membahayakan Pancasila.

Dalam pidato tahunannya di depan DPR, 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menegaskan lagi bahwa “seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila.” Pernyataan ini makin menegaskan adanya proses hegemoni ideologi, sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia sebelumnya, dimana negara mampu menggunakan hegemoni ideologi seefektif yang dilakukan Orde Baru. Dengan demikian, perjalanan panjang Orde Baru pada dasarnya didasarkan pada keinginan untuk ‘menguatkan’ dan ‘menancapkan’ ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi sah negara. Dengan ‘berlindung’ dibalik ideologi Pancasila, Orde Baru yang didukung kino-kinonya (ABRI, Golkar dan Birokrasi) menjadi kekuatan ‘luar’ biasa di negara Indonesia, tanpa dapat disentuh oleh kekuatan manapun. Sebab, setiap kekuatan di luar mainstream ‘negara’ saat itu akan dianggap sebagai merongrong ideologi Pancasila. Setelah ideologi komunisme mampu ditumpas, maka Soeharto masih menganggap ada kekuatan lain yang ‘berbahaya’, yaitu yang datang dari kekuatan Islam. Ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal pada perkembangan selanjutnya adalah semakin memperjelas arah kepentingan politik negara dengan menggunakan ideologi Pancasila. Semua organisasi, apapun bentuk dan jenisnya, harus mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya.

Pancasila Pada Masa Orde Baru (1965-1998)

         Terlaksananya dengan dasar “supersemar” dan TAP MPRS no. XXXVII/MPRS/1968 periode ini disebut juga demokrasi pancasila, karena segala bentuk penyelanggaraan negara berlangsung berdasarkan nilai-nilai pancasila

Ciri-ciri umum :

1.      Mengutamakan musyawarah mufakat

2.      Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

3.      Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

4.      Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan

5.      Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksankan hasil keputusan musyawarah

6.      Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

7.      Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan

Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta UUD 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa orde lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto. Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Sehingga Pancasila oleh rezim orde baru kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Maka dari itu Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa. dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya upaya indroktinisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan Penataran P4. Upaya pengkultusan terhadap pancasila dilakukan pemerintah orde baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah orde baru menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan  implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusi berada di tangan negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G 30 S/PKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Retorika mengenai persatuan kesatuan menyebabkan pemikiran bangsa Indonesia yang sangat plural kemudian diseragamkan. Uniformitas menjadi hasil konkrit dari kebijakan politik pembangunan yang unilateral. Gagasan mengenai pluralisme tidak mendapatkan tempat untuk didiskusikan secara intensif. Sebagai pucaknya, pada tahun 1985 seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis, sebagai asas tunggal dan setiap warga negara yang mengabaikan Pancasila atau setiap organisasi sosial yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan dicap sebagai penghianat atau penghasut. Dengan demikian, jelaslah bahwa Orde Baru tidak hanya memonopoli kekuasaan, tetapi juga memonopoli kebenaran. Sikap politik  masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat dengan negara dalam prakteknya diperlakukan sebagai pelaku tindak kriminal atau subversif.

Sosialisasi Pancasila melalui Penataran P4

Pada era Orde Baru, selain dengan melakukan pengkultusan terhadap Pancasila, pemerintah secara formal juga mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di sekolah dan di masyarakat. Siswa, mahasiswa, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga negara diwajibkan untuk melaksanakan penataran P4. Tujuan dari penataran P4 antara lain adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan penataran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang- Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pelaksanaan penataran P4 sendiri menjadi tanggung jawab dari Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Akan tetapi cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam penataran P4, ternyata justru mematikan hati nurani  generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Setiap hari para pemimpin berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata Pancasila dan UUD1945, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Atau dengan kata lain Pancasila hanya digunakan sebagai slogan yang menunjukkan kesetiaan semu terhadap pemerintah yang sedang berkuasa

BAB III

PENUTUPAN

A.     Kesimpulan

a        Kedudukan Pancasila Pada Masa Orde Baru Hingga Asas Tunggal Pancasila

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Orde Baru menjadi identik dengan Pancasila, sesuai dengan semangat dari awal masuknya Orde Baru. Dimana awal kekuasaan Orde Baru telah berhasil meyakinkan masyarakat tentang konsistensinya dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan sanggup pula menggunakan Pancasila sebagai alat untuk memberikan legitimasi atas kekuasaan, untuk semakin kokoh, tanpa terusik oleh kekuatan-kekuatan lain yang merongrongnya. Salah satu upaya yang dimaksud ialah dengan munculnya istilah Tunggal Pancasila yang sudah disebutkan di atas. Asas ini mengartikan bahwa tidak ada dasar lain selain Pancasila dalam parpol maupun organisasi masyarakat (norma).Pada kekuasaan Orde Baru inilah Pancasila benar-benar menjadi kekuatan ideologis paling efektif dalam usahanya menancapkan ‘kuku’ kekuasaannya. Orde Baru menjadi kekuatan yang membela secara jelas Pancasila sebagai ideologi, sehingga setiap ancaman besar terhadap bangsa (kekuasaan), merupakan ancaman terhadap Pancasila, dan buktinya semua bentuk pemberontakan dapat dihancurkan.

b       Pelaksanaan  Asas  Tunggal Pancasila

Plaksanaan Pancasila sebagai asas tunggal itu agar tidak ada dasar dan ideology lain selain pancasila dalam partai politik maupun dalam organisasi masyarakat. Hal itu ditunjukan dengan adanya UU No. 3 Tahun 1985 tentang di tetapkannya pancasila sebagai asas partai politik dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang pencasila sebagai asas tunggal bagi organisasi masyarakat. Dikeluarkannya UU diatas dan diberlakukannya pancasila sebagai asas tunggal dikarenakan adanya ancaman terhadap pancasila oleh ideologi lain seperti Marxisme, Sosialisme, Leninisme, Komunismen, Nasionalismen, dan Agama. Sehingga setiap organisasi di Negara ini harus menerma pancasila sebagai ideologi

Dengan berlindung dibalik ideologi  pancasila, orde baru yang didukung kino-kinonya yaitu ABRI, GOLKAR, dan BIROKRASI menjadi kekuatan yang luar biasa di negara Indonesia, tanpa disentuh kekuatan manapun. Orde baru muncu dengan tekad untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Maka dari itu pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memeberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam upaya indoktrinisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pengkultusan pancasila sampai dengan penataraan P4.

DAFTAR PUSTAKA

A. M. W. Pranarka. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Centre For Strategic and Internasional Study.

Bahtiar Effendy. 1998. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Faisal Ismail. 1999. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Inu Kencana Syafie. 2008. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Mashad, Dhurorudin. (2008). Akar Konflik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Prof. Dr. Hamid Darmadi, M. Pd. 2013. Urgensi Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Bandung: ALFABETA, cv

Rahmat, M. Imdadun. (2008). Ideologi Politik PKS (edisi ke-3). Yogyakarta: LKiS.

JURNAL

Van Bruinessen, Martin. Sectarian Movements in Indonesian Islam: Social and Cultural Background. Ulumul Qur’an vo.III no. 1, (1992): 16-27.

INI DIA!!! 10 Makanan Khas Banten. Wajib Bawa Pulang

BANTEN adalah sebuah provinsi paling barat di pulau jawa, Banten menyimpan sejuta destinasi wisatanya yang indah dan patut di kunjungi seperti pantai anyer, Peninggalan benteng kesultanan Banten, Masjid Agung Banten dan masih banyak lagi. Namun bukan hanya sekedar pariwisatanya saja, TERNYATA! Banten memiliki segudang makanan khasnya.

Berikut adalah makanan Khas dari Banten :

1. Kue Cucur

Kue cucur ini merupakan makanan khas dari Sareweh yang terletak di kabupaten Lebak Provinsi Banten. Orang Sareweh biasa menyebutnya Cuhcur. Namun di Serang, Banten disebut Kue Cucur.

Kue yang terbuat dari bahan dasar gula merah dan tepung beras ini biasa disajikan untuk acara-acara pernikahan, acara keluarga, bahkan menjadi camilan sehari-hari. Kue ini sekilas memang menyerupai serabi.

2. Kue Pasung 

kue initerbuat dari tepung beras, hanya saja kue ini terdiri dari dua adonan. Yang pertama ada campuran tepung beras dan gula aren/merah, kemudian adonan kedua adalah tepung sagu dan santan untuk membuatnya jadi kenyal.

Biasanya di dalam adonannya selain tepung beras, gula aren/merah, tepung sagu dan santan yang diuleni, ditambahkan juga potongan kelapa atau nangka sehinga kue-nya lebih bertekstur dan wangi. Yang unik dari kue ini adalah bentuknya yang menyerupai corong.

3. Angeun Lada

Angeun Lada atau sayur lada merupakan masakan berupa sayur yang dicampur dengan daging kerbau atau sapi dan menggunakan daun khas bernama daun walang.

Angeun Lada berasal dari daerah selatan Banten sekitaran Serang bagian Selatan, Pandeglang, serta Lebak. Biasanya Angeun Lada menjadi menu wajib buat keluarga yang disajikan pada saat hari-hari besar seperti Lebaran atau acara kumpul keluarga di daerah tersebut. 




4. Balok Menes

Kue Balok adalah sejenis makanan yang terbuat dari singkong, berbentuk segi empat dan berwarna putih. Teksturnya lembek dan kenyal bila sudah berada di mulut.

Yang unik dan khas dari makanan ini adalah penambahan dua bumbu yaitu bawang goreng yang dicampur sejenis minyak, diolesi tepat diatas potongan balok ini, tak lupa ditambah serundeng diatasnya.

5. Laksa Tanggerang

Laksa khas Tanggerang adalah sejenis mie atau bihun yang disiram dengan kuah. Laksa terbuat dari tepung beras dengan tekstur kenyal dan gepeng mirip spaghetti. 

Sedangkan kuahnya merupakan perpaduan dari santan yang dimasak dengan kacang hijau, kentang dan kaldu ayam. Laksa Tangereng juga disajikan dengan daging ayam yang di rajang kecil-kecil atau telur. 

6. Sate Bandeng

Sesuai dengan namanya, sate ini dibuat dengan bahan dasar Bandeng. Akan tetapi, tak perlu khawatir dengan banyaknya duri yang terdapat dalam daging ikan ini, karena daging ikan bandeng pada sate ini sudah bersih dari durinya. 

Dengan bumbu yang nikmat dan daging ikan yang lezat sehingga menciptakan perpaduan rasa yang manis dan gurih, maka sudah selayaknya kuliner khas Serang ini banyak digemari para penduduk dan wisatawan dan kerap kali dijadikan oleh-oleh.

7. Sate Bebek dari Cibeber

Sate Bebek merupakan salah satu makanan khas Banten yang ada di Cibeber. Sate ini pada umumnya sama dengan sate biasa, namun pada sate ini menggunakan daging bebek dan kuahnya bukan kuah kacang atau kuah tepung melainkan kuah yang terbuat dari gula merah dicampur berbagai bumbu penyedap seperti merica hitam, daun serai, kunyit, kemiri, ketumbar dan bahan lainnya. Mantap!

8. Rabeg Banten

Makanan khas Banten satu ini hampir dapat ditemui di berbagai daerah dan tempat di Banten. Rabeg adalah daging dan jeroan kambing yang diolah dengan bumbu-bumbu penyedap yang terdiri dari lengkuas, lada, kayu manis, jahe dan penyedap alami lainnya sehingga mencipatakan rasa manis dan gurih sekaligus pedas.

Karena berbahan dasar daging kambing, maka bagi Anda yang mengidap kolesterol tinggi wajib hukumnya untuk bisa menahan diri. Namun begitu, godaan Rabeg Banten memang sungguh besar, jika tak kuat iman traveler bisa kalap. 

9. Nasi Sum-sum

Nasi Sum-sum merupakan nasi yang dicampur dengan sum-sum tulang kerbau yang dimasak dengan cara dibakar. Nasi dan bumbu sum-sum tulang kerbau dimasak secara terpisah, lalu dicampurkan dengan cara menggorengnya.

Setelah digoreng, campuran nasi dan sum-sum lalu dibungkus daun pisang untuk kemudian dibakar. Kuliner khas Banten ini mempunyai citarasa yang lezat, gurih dan nikmat. Makanan andalan daerah Serang ini sudah terbilang langka, meski begitu masih ada beberapa rumah makan di daerah Serang yang menjualnya.

10. Ketan Bintul


Ketan Bintul merupakan salah satu dari sekian banyak kudapan asal Banten yang paling dikenal dan disukai warga masyarakat Banten. Konon katanya kudapan yang satu ini sangat digemari Sultan Banten pada saat itu, termasuk Sultan Hasanuddin.

Makanan ini sangat baik disajikan ketika akan beraktifitas karena makanan ini mengandung banyak karbohidrat sebagai asupan energi.

Sumber : https://travel.detik.com/domestic-destinations/d-3254374/liburan-di-banten-jangan-lupa-cicipi-10-kuliner-khas-ini

TIPS !!! Mau masuk PTN Favorit? Baca dulu nih untuk persiapan kamu.

Perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah SMA, Tiap pelajar SMA yang telah lulus SMA / Sederajat pasti dong ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang terakreditasi terbaik di Indonesia. Contohnya UI,UGM,UNDIP,UNBRAW dll. Siapa sih yang ga ingin kuliah di salah satu universitas ternama di indonesia? pasti, setiap orang juga mengidamkan kuliah di Unviersitas tersebut.

Namun, Bukan hal mudah untuk memasuki PTN tersebut, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan dari segala hal.Tapi ada loh tips agar kamu mudah masuk PTN Favorit, Yuk di baca nih beberapa tips agar masuk PTN favorit.

1. Tentukan Pilihan mu !
Pelajar ketika lulus SMA pasti bingung nih untuk menentukan PTNnya masing masing, Mau dimana ya kira kira melanjutkan pendidikannya. Jangan Bingung setelah baca artikel ini.
Tentukan jurusan yang akan dipilih, sesuai minat dan keinginan, namun juga memiliki prospek kerja yang bagus. Pemilihan jurusan menjadi salah satu objek penting sebelum memasuki dunia kuliah. Banyak mahasiswa yang menyesal karena mengaku salah pilih jurusan. 
Oleh karena itu pikirkan matang-matang jurusan yang akan ditekuni. Selain itu coba perguruan tinggi mana yang diinginkan. Beberapa faktor tentu menjadi pertimbangan, seperti kualitas, fasilitas, banyak peminat atau jarak dengan kota asal.

2. Percaya diri

Ya, Kunci kesuksesan diantaranya ialah percaya diri. Percayalah dengan pilihan yang kamu pilih  Sepintar apapun kalian sepandai apapun kalian jika tidak percaya dengan kemampuan yang kalian miliki pasti semuanya akan sia sia, jangan pernah ragu mengambil keputusan. 

3. Bekerja Keras dan Cerdas

Kunci lain kesuksesan ialah bekerja keras, Ingin mendapatkan PTN favorit? Belajar dengan sungguh sungguh tanpa usaha kalian bukan siapa siapa. Persiapkan Ujian tulis seperti SBMPTN, Ujian Mandiri dan test lainnya. Biasanya kalian para pelajar yang sudah jenjang kelas 3/12 SMA kebanyakan hanya fokus pada ujian nasional saja. Saya katakan JANGAN!!! Masih banyak yang engkau harapkan dengan sekedar nilai ujian nasional, walaupun sudah lewat / sedang berlangsung sejak saya menulis artikel ini.

Belajar materi SBMPTN, Jika kalian belajar perhari hanya 2 jam ditambah jangka waktu belajarnya menjadi 5 jam atau 10 jam per hari. yakin lah pada point kedua, usaha tidak akan sia sia. JANGAN MENGHARAPKAN SNMPTN!!!

4. Berdoa kepada Keyakinan masing masing

Kalian hanya bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu ? PERCUMA! Berdoa lah untuk mendapatkan segala sesuatu yang di ridhoiNya, dengan berdoa semua Pilihan menjadi pelengkap untuk masuk ke PTN Favorit kamu. Usahakan lebih dekat dengan Tuhan dan berdoa menurut kepercayaan masing masing.

5. Jaga Kondisi Tubuh

Dari point diatas sudah dilaksanakan semua, Jika point kelima ini kalian mengabaikan nya sama sajalah sia sia semuanya. Jaga kondisi tubuh dengan berolahraga rutin setiap paginya, Makan makanan yang bergizi, agar saat ujian/Test tulis berlangsung kalian FIT dan lancar dalam mengerjakannya

Diatas adalah beberapa tips dari saya untuk kalian yang ingin masuk PTN Favorit, Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk adik adik yang ingin menggapai cita citanya, Teruslah berjuang dan berkarya, karna kalian adalah penerus bangsa. Semoga kalian bisa mendapatkan PTN yang kalian inginkan selama ini.